Network
ASUMSI SULTRA - Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Muhamad Ikram Palesa mengatakan bahwa aparat penegak hukum (APH) diduga abai dalam melakukan penindakan terhadap PT Tiran.
Sebab, Ikram menduga PT Tiran telah melakukan aktivitas pertambangan ilegal dengan modus pembangunan pabrik pemurnian nikel di Desa Waturambah, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabuputen Konawe.
Baca Juga: Pinjaman Online Ilegal ditutup Pemerintah, Presma BEM STMIK Catur Sakti Kendari Beri Apresiasi
Ia mengatakan bahwa berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang masuk dalam tabulasi data persoalan pertambangan sektor minerba pada Form Ekspose Nasional Tata Kelola Energi, Migas dan Minerba PB HMI September lalu, ditemukan sejumlah persoalan perusahaan tersebut.
Kata dia, perusahaan tersebut terlibat dalam proses penguasaan Lokasi, dugaan praktek ilegal mining sampai pada dugaan penyerobotan lahan perusahaan tambang lainnya.
Baca Juga: Rajab Jinik Beri Tantangan Ke Pemkot Kendari, Tertibkan Tambang Pasir Ilegal di Nambo
"Sepertinya ada perlakuan istimewa terhadap perusahaan ini, sebulan lalu persoalan ini telah kami ekspose, poin rekomendasinya juga jelas bahwa kami minta aparat penegak hukum untuk fokus menelusuri terkait fakta-fakta dugaan pelanggaran hukum PT. Tiran Mineral pada proses penguasaan lahan Eks. IUP PT. Celebes yang tidak melalui mekanisme lelang," kata Ikram dalam keterangan tertulis yang diterima Tim Asumsi Sultra, Sabtu, 17 Oktober 2021.
Baca Juga: BEM Nusantara Galang Dana Untuk Korban Kebakaran di Papua Barat, 'Dari Sultra Bentuk Dana'
"Selain itu dugaan penambangan Ore tanpa IUP Produksi dan Dugaan Penyerobotan lahan yang dilakukan perusaan ini didalam IUP PT. Cipta Djaya Surya (CDS)", tambahnya.
