Network
ASUMSI SULTRA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini menilai penegakan hukum seolah-olah tajam ke lawan dan tumpul ke kawan.
Hal itu ia sampaikan ketika menyampaikan sambutannya saat perayaan HUT PKS ke 21 di Istora Senayan pada Sabtu, 20 Mei 2023
Menanggapi hal itu, Waketum PPP Arsul Sani menyebut pidato AHY tersebut tidak tepat untuk mengaitkan penegakan hukum dengan korupsi.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Sebagai Tersangka Korupsi
"Jika bagian dari pidato AHY dalam Milad PKS tentang penegakan hukum yang seolah tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan itu terkait proses penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menkominfo Johnny Plate," ujar Arsul seperti dikutip AsumsiSultra.
"Maka saya menilai bahwa bagian pidato itu tidak pas dan tidak mencerminkan keadaan empirik penegakan hukum terkait kasus korupsi," sambungnya.
Menurut Arsul, beberapa kasus korupsi yang melibatkan menteri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil diungkap.
Baca Juga: Kapolri Imbau Masyarakat Berhati-hati Gunakan Sosmed Jelang Pemilu 2024: Informasi Harus Disaring
"Setidaknya ada tiga hal untuk menunjukkan soal tidak pas-nya bagian dari pidato tersebut. Pertama, selama masa pemerintahan Jokowi ini, beberapa menteri lain dari 'partai kawan koalisi' yang juga menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi," jelasnya.
"Kita sama-sama ingat kasus korupsi di periode Jokowi yang pertama ada Mensos yang sedang menjabat, yakni Idrus Marham yang juga diproses hukum," lanjut Arsul.
Ia juga mengingatkan mengenai beberapa menteri di era Jokowi yang berhasil diproses hukum karena kasus korupsi.
Baca Juga: DPW PPP Sultra Solidkan Kader Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Momen Harlah ke 49
"Kemudian pada tahun-tahun awal periode kedua Pak Jokowi, bahkan dua menteri sekaligus terkena proses hukum kasus korupsi, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo," ungkap Arsul.
Arsul juga mengatakan ada anggota DPR dari partai koalisi Jokowi yang terlibat korupsi pun turut diusut. Arsul kemudian menyinggung dugaan korupsi Johnny G Plate.
"Di luar menteri, ada kasus korupsi politisi senior dan anggota DPR, Alex Noerdin, yang juga dari partai koalisi yang juga diproses hukum Kejagung," terangnya.
"Kedua, Jhony Plate itu adalah dari partai yang masih ada dalam koalisi. Jadi bukan lawan politik. Pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem tidak menjadikan NasDem adalah partai lawan politik," imbuh dia.
Tak segan-segan, Arsul menyinggung kasus korupsi yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum tuntas yakni korupsi Bank Century.
"Contoh kasus korupsi bail-out Bank Century. Sampai dengan saat ini baru satu kasus saja yang diproses hukum atas nama Budi Mulia, padahal banyak nama-nama lain yang disebut dalam surat dakwaan kasus Budi Mulia sebagai turut serta atau pihak yang bersama-sama," tutup Asrul.***
