Network
ASUMSI SULTRA - Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas, dan Minerba PB HMI, Muhamad Ikram Palesa benar-benar serius dalam menanggapi dugaan ilegal mining PT Tiran Mineral yang dilayangkannya beberapa waktu lalu.
Belum lama ini, Ikram Palesa telah meminta Bareskrim Polri untuk mengusut ihwal yang ia layangkan.
Kali ini, Ikram Palesa meminta DPR RI melalui komisi VII untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Tiran Mineral dan PB HMI.
Baca Juga: Afghanistan Diambang Kehancuran,Swedia dan Pakistan Saling Bantah Untuk Membantu Taliban
"Kan kemarin Bareskrim Polri telah kami minta untuk serius dalam mengungkap dugaan Ilegal Mining PT. Tiran Mineral. Sekarang kami minta agar Komisi VII DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara PT. Tiran Mineral dan PB HMI," kata Ikram Palesa dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 24 Oktober 2021.
Selain itu, ia juga meminta dihadirkan Kementerian terkait yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan dan perizinan pembangunan Smelter Nikel.
Baca Juga: Ketua DPRD Sultra Mengaku Begitu Ingin Bersilahturahmi Kepada Peserta Muktamar XIX IMM di Kendari
"Agar mereka bisa menunjukan legalitas pembangunan smelter, izin lingkungan hingga eksplorasi dan IUP penjualan orenya diatas lahan eks IUP PT. Celebes yang telah mati dan diputihkan oleh pemerintah," kata Ikram Palesa.
Ikram Palesa juga menyampaikan akan melakukan komunikasi ke beberapa unsur pimpinan Komisi VII DPR RI terkait dugaan ilegal mining PT. Tiran Mineral.
