ASUMSI SULTRA - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Konawe deklarasi menolak 'Money Politic' atau politik uang, Kamis 1 Februari 2024 di Unaaha.
Dalam pernyataanya, Ketua PMII Konawe Muhammad Syahri Ramadhan mengaku besar potensi kecurangan di Pemilu 2024 mendatang khususnya dalam trend 'Money Politic' atau politik uang.
"PMII cabang Konawe khawatir demokrasi di Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi Tenggara," ujar Syahri Ramadhan.
Baca Juga: Sekda Sultra Buka Kegiatan FGD Penyusunan KLHS, RPJMD Tahun 2025 Hingga 2029
"Kami mendorong agar pemilu kali ini bersih, tidak dirusak dengan gerakan-gerakan yang tidak mendidik," sambungnya.
Karena itulah, berikut sikap PMII Cabang Konawe menanggapi potensi kecurangan di Pemilu 2024:
1. Menolak politik uang atau sejenisnya yang berbentuk transaksi suara dengan cara-cara merusak demokrasi di Indonesia dan melanggar peraturan perundang-undangan, serta merusak moral yang merendahkan harkat martabat rakyat.
2. Mendorong masyarakat untuk bersama-sama menolak para kandidat yang melakukan politik uang.
3. Meminta masyarakat untuk turut serta membentuk posko pengaduan politik uang serta melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku dan penerima politik uang.
4. PMII Konawe Menyediakan posko pengaduan kecurangan pemilu khususnya tentang money politik siap bekerjasama dengan Bawaslu dan DKPP untuk memproses sesuai aturan pemilu di UU No 7 Tahun 2017.
5. Meminta aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku politik uang baik penerima ataupun pemberi karena dianggap merusak moral.
"Itulah sikap kami. Jelas PMII Konawe tidak sepakat kalau memilih hanya karena amplop 'uang'. Itu merusak demokrasi," Tutup Syahri.***