Network
ASUMSI SULTRA - Dewan Kepresidenan Libya telah menangguhkan Menteri Luar Negeri Najla Mangoush karena diduga telah melakukan pelanggaran administratif.
Bahkan, Juru bicaranya, Najwa Wahiba, membenarkan keaslian dokumen yang beredar di media sosial yang memerintahkan penangguhan Mangoush karena menjalankan kebijakan luar negeri tanpa koordinasi dengan dewan.
Baca Juga: Makanan dan Minuman yang Sehat Untuk Sarapan Pagi, Saran dr. Zaidul Akbar
Baca Juga: Dihadapan Ketua DPD RI, Raja IX Denpasar Minta RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan Secepatnya
Pemerintah transisi Libya Persatuan Nasional kini mengeluarkan pernyataan pada Minggu pagi menolak keputusan dewan dan memuji upaya menteri, dan mengatakan dia akan melaksanakan tugasnya secara normal.
Dilansir AsumsiSultra.Com dari Reuters, pernyataan itu, yang dikeluarkan di halaman Facebook pemerintah, mengatakan bahwa Dewan Kepresidenan tidak memiliki hak hukum untuk menunjuk atau membatalkan penunjukan anggota otoritas eksekutif, menangguhkan mereka atau menyelidiki mereka.
Baca Juga: Inilah Penjelasan Ustadz Khalid Basalamah Tentang Ancaman bagi Orang yang Memutus Silaturrahim
Ia menambahkan bahwa kekuasaan ini eksklusif untuk perdana menteri.
Forum Dialog Politik Libya, majelis yang dipilih PBB yang menetapkan peta jalan untuk perdamaian di Libya, memilih Dewan Kepresidenan yang terdiri dari tiga orang yang dipimpin oleh Mohamed Menfi sampai pemilihan diadakan.
