Network
Kata dia, seharusnya seorang jurnalistik harus memahami kode etik jurnalisitik dengan menyajikan berita yang akurat, faktual dan jelas sumbernya.
"Pelanggaran kode etik jurnalistik adalah sanksi hukum," singkatnya.
Baca Juga: Alasan Mengapa dalam Sujud Lebih Banyak Bacaan Doa
Lebih jauh, Rahman menyampaikan bahwa apabila pihak-pihak tersebut sengaja untuk merusak citra Kadin Sultra, pihaknya akan melakukan somasi terhadap beberapa media yang menerbitkan berita hoaks tersebut.
"Karena apa yang menimpa AT dengan berita hoaks akan berdampak terhadap Kadin Sultra, olehnya itu saya akan melakukan somasi kepada media yang menerbitkan berita hoaks dan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena telah dianggap melanggar UU ITE,” jelasnya.
Baca Juga: Musda Badko HMI Sultra, Ketua KAHMI Kolaka Harap Dapat Melahirkan Pemimpin Berinovasi
"Tugas Waketum Kadin bidang hukum adalah memberikan advokasi terhadap pengusaha-pengusaha juga termaksud pengurus Kadin yang terlibat masalah hukum," tambah Rahman.
"serta memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada semua pengurus Kadin khususnya di Sultra,” tambah Rahman lagi.
Baca Juga: Menepis Laporan Ketua Apdesi Sultra, NYS Bakal Lapor Balik dengan Melampirkan Bukti Cukup
Sebelumnya, kata Rahman, sejumlah media tersebut menuliskan bahwa AT telah diperiksa di Kejati Sulawesi Tenggara terkait masalah pertambangan. Namun, berita yang diterbitkan, disebutkan Rahman, tidak merinci secara spesifik terkait pemeriksaan terhadap AT.
